Diterima Wiranto, apakah Amien Rais akan gunakan Wiranto sebagai algojo didalam kasus dugaan makar Muhammad Al-Khaththath

Lensa Berita Terkini - Salah satu dari perwakilan massa didalam aksi 313, Usamah Hisyam meminta pemerintah segera menghentikan upaya mengkriminalisasi terhadap para ulama. dirinya juga meminta Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam ( FUI ) Muhammad Al-Khaththath segera di bebaskan.

Sekjen Forum Umat Islam ( FUI) Muhammad Al-Khaththath telah ditangkap pada Jumat ( 31/3/17 ) dini hari ketika dirinya berada di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat. Muhammad Al-Khaththath ditangkap pihak kepolisian didalam kasus dugaan pemufakatan makar.

Hal itu di ungkapkan kepada Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan keamanan Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat ( 31/3/17).

"Kami minta Ustadz Muhammad Al-Khaththath segera dibebaskan", ujar Usamah saat memberikan keterangan seusai melakukan pertemuan dengan Wiranto.

Usamah yang juga merupakan Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia itu memastikan Muhammad Al-Khaththath tidak terlibat didalam pemufakatan makar seperti yang telah dituduhkan.

"Saya sendiri pastikan pemufakatan makar tidak ada", ujar Usamah.

Selain meminta agar Muhammad Al-Khaththath segera dibebaskan, perwakilan massa didalam aksi 313 juga meminta kepada presiden Joko Widodo untuk segera memberhentikan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena telah menjadi terdakwa didalam kasus dugaan penodaan agam yang kini tengah menjeratnya.

"Kami meminta pemerintah segera mencopot Ahok, kami harapkan pak Ahok di copot segera, kalau perlu hari ini juga", ujar Usamah.

Ditempat lain, Menteri Kordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Polhukam ) Wiranto menuturkan bahwa tuntutan untuk segera membebaskan Muhammad Al-Khaththath tidak serta merta dilakukan oleh pemerintah. menurutnya, pihak kepolisian tentunya telah memiliki alasan atau landasan hukum sebelum menangkap Muhammad Al-Khaththath dan ini bukan merupakan upaya diskriminalisasi terhadap ulama.

Terkait dengan tuntutan dari perwakilan massa itu, Wiranto mengaku akan segera berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Kepolisian RI ( Kapolri ) Jenderal Polisi Tito Karnavian.

"Aparat keamanan tentunya punya alasan terbaru, akan saya tanyakan. nanti saya akan segera berkoordinasi dengan Kapolri apa cukup bukti menangkap para ulama", ujar Wiranto.

"Kalau nanti tidak cukup bukti perlu dilepaskan, ini kan terkait dengan keamanan nasional", ujar Wiranto.

Sebelumnya sebanyak sembilan orang dari perwakilan massa didalam aksi 313 menemui iranto yakni Amien Rais, Usamah Hisyam, Ustad Sambo, Habib Alkaf, Habib Muhammad, Ustad Zakir Husain, Ustad Edi, Abe Muhambar dan TB M Shiddiq.

Pertemuan yang berlangsung selama hampir satu jam itu dilakukan secara tertutup. para awak media hanya diperbolehkan untuk mengabadikan moment pertemuan selama beberapa menit saja.(Lensa Berita Terkini)

Merasa Kebal,Fahri Hamzah sebut KPK tidak paham Undang Undang

Lensa Berita Terkini - Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) sangat tidak memahami Undang Undang KPK nomor 30 tahun 2002.

Hal itu disampaikan dirinya untuk menanggapi nota kesepahaman yang telah ditandatangani oleh KPK dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

Diketahui salah satu isi dari nota kesepahaman itu adalah terkait dengan izin untuk pengeledahan di dua institusi tersebut.

"Ya sebetulnya itu nota kesepahaman karena KPK itu tidak paham dengan peran masing masing. kalau kita bicara Undang Undang nomor 30 tahun 2002 itu, KPK seharusnya berani untuk ambil inisiatif di dalam upaya pemberantasan korupsi. khususnya didalam membangun sistem yang baik", ujar Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu ( 29/3/17).

Menurut dirinya dengan adanya Undang Undang nomor 30 tahun 2002 itu. KPK sudah tidak perlu lagi untuk menandatangani nota kesepahaman dengan dua lembaga tersebut. alasannya karena Undang Undang itu telah memberikan kewenangan penuh kepada pihak KPK untuk melakukan penindakan kepada siapapun.

Dengan adanya ketentuan Undang Undang itu, menurut Fahri, KPK telah memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk dapat memberantas tindakan korupsi.

Dirinya berpendapat bahwa seharusnya KPK yang membuat nota kesepahaman dengan pihak DPR terkait dengan izin penggeledahan.

Dirinya kemudian mengatakan, didalam konstitusi, Anggota DPR yang sekalu legistrator, memiliki kekebalan sehingga tidak boleh sembarangan disentuh. sedangkan hal tersebut tidak berlaku kepada aparat penegak hukum.

"Kalau ini semuanya tidak paham, terutaman KPKnya. ini sebenarnya membuat orag kewalahan di lapangan, tidak mengerti bagaimana caranya supaya pemberantasan korupsi itu dapat efektif", ujar Fahri.

Diketahui sebelumnya, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung telah memperbarui nota kesepahaman bersama mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Terdapat setidaknya 15 pasal yang tercantum didalam nota bersama tersebut. di dalam MoU ini, sinergi ketiga lembaga penegak hukum itu makin akan diperkuat di dalam menanggani kasus korupsi. Hal ini khususnya didalam melakukan pertukaran data serta informasi mengenai kasus kasus yang ditangani oleh ketiga lembaga itu.

Didalam nota bersama itu, juga terdapat penambahan kesepakatan mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) yang berbasis elektronik.

Selama ini, SPDP tersebut di kirim secara manual dan dapat menghabiskan waktu lebih banyak.(Lensa Berita Terkini)

Fenomena hujan es di Jakarta, petanda kiamat ? ini penjelasan ahli.

Lensa Berita Terkini - Fenomena turunnya hujan es yang sempat terjadi di beberapa wilayah di Ibukota, salah satunya di kawasan Pasar Minggu , Jakarta Selatan pada Selasa ( 28/3/17).

Sebenarnya apa yang menyebabkan terjadinya penomena tersebut?

Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penangulangan Bencana ( PNPB ) menjelaskan hujan es yang terjadi di sebagian kawasan di Ibukota adalah Fenomena alamiah akibat adanya perubahan pada uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara yang berada di bawah titik embun ( mengalami kondensasi ).

Kondensasi yang terjadi didalam awan kumulonimbus yang melewati batas pendinginan di atmosfer pada lapisan dibatas level beku.

"Istilah dari hujan es itu disebut hail", ujar Sutopo melalui keterangan tertulisnya, Selasa ( 28/3/17).

Menurut Sutopo, Hujan es yang terjadi di Jakarta berasal dari awan kumulonimbus bersel tunggal dan berlapis lapis dengan pertumbuhan vertikal yang dapat mencapai tinggi 30.000 kaki. sementara luasan pertumbuhan horizontal awan dapat mencapai 3 sampai 5 kilometer.

Fenomena hujan es yang terjadi, kata Sutopo, biasanya akan terjadi di masa transisi atau peralihan musim.

"Kejadiannya itu lokal dan selalu singkat, kurang dari 5 menit. Jakarta juga pernah turun hujan es pada tahun tahun sebelumnya. didaerah lain yang ada di Indonesia juga pernah terjadi seperti hujan es yang terjadi di Bandung, Yogyakarta dan Malang", tuturnya.

Sutopo menyatkan, fenomena turunnya hujan es tersebut tidak memiliki dampak yang dinilai merusak. ini disebabkan hujan yang turun terjadi karena faktor alamiah.

"Masyarakat merasa sangat heran dengan adanya kejadian tersebut. kondisi sangat aman dan ini merupakan peristiwa alamiah saja. bukan ada yang menjatuhkan es dari angkas. hanya saja proses kondensasi di atmosfer melewati batas level super beku", ucapnya.

Tercatat dalam fenomena hujan es yang pernah terjadi di Jakarta pada tahun 2014 silam. akibat nya, fenomena itu sempat menjadi pembincangan hangat di beberapa media sosial.(Lensa Berita Terkini)

Langgar etika, Pasha terancam diberhentikan.

Lensa Berita Terkini - Kritik diberikan kepada Wakil Wali Kota Palu, Sigit Purnomo Said atau akrab dipanggil Pasha Ungu. Kali ini tidak main main, dirinya dikritik gara gara manggung bersama dengan band yang telah membesarkan namanya "Ungu".

Kritikan kepada Pasha datang dari Ketua DPRD kota Palu, Muhammad Ibal Andi Magga. dirinya mengatakan bahwa Sigit telah melanggar etika pejabat publik. sebab didalam aturannya, Wakil Kepala Daerah tidak diperbenarkan terlibat didalam suatu usaha atau badan usaha.

Sedangkan kegiatannya di Singapura merupakan di dalam rangka usaha Industri musik band Ungu."Coba di baca kembali Undang Undang Pemerintahan Daerah ( Pemda ) nomor 23/2014 khususnya pada pasal 76 tentang adanya larangan bagi seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah", jata Iqbal ( 27/3/17).

Terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukan Pasha, pelanggaran terberat ataupun sanksi terberat yang bakal dihadapi Wakil Wali Kota Palu itu adalah perberhentian. apalagi menurut Iqbal, saat dirinya bernyanyi bersama dengan bandnya di Singapura, Sigit tidak mengantongi izin dari para pejabat yang berwenang.

Kritikan dari Ketua DPRD itu terhadap Wakil Wali Kota Palu mendapat tanggapan dari kader PAN Suprapto Daeng Situru yang menilai kritikan kepada Pasha tidak beralasan.

"Itu masalahnya dimana? Sigit Purnomo atau orang kan kenal dengan nama Pasha Ungu adalah seorang seniman, menurut saya apa yang telah dilakukan Pasha itu merupakan hal yang lumrah, selama dirinya tidak meninggalkan tanggungjawabnya sebagai seorang pejabat publik", kata Suprapto yang juga anggota DPRD Sulawesi Tenggah itu.

Dirinya menduga, kritikan yang ditujukan kepada Pasha hanya sekedar mencari popularitas belaka."Mungkin yang kritik juga ingin ikut terkenal", ujarnya.

Sementara Pasha Ungu mengatakan bahwa dirinya selalu mendapatkan kritikan sejak dirinya dilantik bersama Wali Kota Palu Hidayat.

"Dari awal kami sudah sering dikritik, selalu di kritik", ujarnya di sela sela peluncuran singel Ungu berjudul Setengah Gila di kota Casablanca, Jakarta Selatan.

Dirinya menganggap kritikan yang ditujukan kepada dirinya adalah hal yang lumrah ketika berkecimpung di ranah perpolitikan sebagai salah seorang pejabat pemerintahan daerah.(Lensa Berita Terkini)

Cerita Djarot dengan Djan yang selalu bekerja keras

Lensa Berita Terkini - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat mengaku belum mendengar rencana adanya dukungan yang akan diberikan oleh Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) DKI Jakarta kubu Romahurmuziy.

Meskipun demikian, Djarot mengatakan dirinya berterima kasih kepada partai PPP kubu Djan Faridz yang telah bekerja keras mendukung pihaknya.

"Saya sih belum ketemu ( Romahurmuziy ), tapi yang telah bekerja maksimal kemarin itu, harus juga saya akui, saya berterima kasih, itu kerjaan Pak Djan Faridz. kalau mereka (PPP kubu Romahurmuziy ) mau membantu, ya monggo", kata Djarot usai menghadiri deklarasi dukungan dari Front Kerukunan Pemuda Bugis Makassar ( FKPBM ) di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu ( 26/3/17).

Jika kubu Romahurmuziy benar benar mendukung Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, dirinya sangat berharap tidak ada lagi perpecahan di tubuh partai politik berlambang Ka'bah tersebut.

Pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama, PPP kubu Romahurmuziy mengusung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan satu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. namun di putaran pertama mereka gagal untuk dapat melanjutkan ke putaran kedua.

PPP pimpinan Romahurmuziy belum menentukan sikap mereka untuk memberikan dukungan kepada Ahok-Djarot atau pada pasangan Anies-Sandi di putaran kedua ini.

"Yang jelasnya begini, kami ini kan sudah dapat dukungan dari Pak Djan, biarkan Pak Djan dan Pak Romi ketemu, supaya dapat nyatu, tunggal", kata Djarot.

Dewan Pimpinan Wilayah ( DPW ) PPP DKI Jakarta pimpinan Romahurmuziy sebelumnya telah berencana untuk mendeklarasikan bentuk dukungan mereka untuk pasangan Ahok-Djarot pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua di Hotel Ibis Cawang pada Minggu pagi.namun karena alasan teknis, deklarasi itu ditunda. Ketua DPC PPP Jakarta Utara HM Yunus menyatakan bahwa deklarasi dukunga itu ditunda karena beberapa hal.

"Kami segenap dari pengurus DPC dan DPW PPP mohon maaf sebesar besarnya atas penundaan deklarasi ini.berhubung karena ada beberapa hal diantaranya ada acara teknis yang tidak dapat kami hindari", ujar Yunus di Hotel Ibis.(Lensa Berita Terkini)

AA Gym disebut sebut akan maju di Pilkada Jabar, Siapa saja palpol pengusungnya ?

Lensa Berita Terkini - Bagi anda pecinta komedi di televisi, tentunya sangat kenal dengan Sule. Komedian asal Jawa Barat ini dan Abdulah Gymnastiar ( AA Gym ) disebut sebut masuk dalam kandidat calon Gubernur provinsi Jawa barat. hal itu terungkap di hasil diskusi publik Magnet Pilkada Jabar 2018 yang bertajuk Ekspose Kualitatif, Pemetaan dan Aktor yang berlangsung di Universitas Padjadjaran di Cafe Cenropunto, Bandung, Sabtu ( 25/3/17).

Leo Agustino, Dosen FSIP Universitas Parahyangan mengungkapkan, Komedian Sule merupakan salah satu sosok yang memiliki modal popularitas tertinggi di Jawa Barat. bahkan namanya kian santer di didorong untuk dapat maju di Pilkada Jawa Barat 2018.

"Bukannya tidak mungkin, sebab di dalam dua minggu ini mulai ramai di media massa terkait Sule yang akan maju ke Jabar satu", ucap Leo yang menjadi nara sumber.

Dirinya juga menambahkan dengan adanya modal popularitas yang telah dimiliki oleh Sule. tidak menutup kemungkinan Sule akan bisa saja dipinang oleh salah satu partgai politik untuk dapat terlibat langsung di Pilkada Jabar.

Leo menilai, Sule sangat berpotensi untuk dapat merebut sura pemula di Jawa Barat."Karena pemilih itu ada kategori. salah satu kategorinya yaitu pemilih pemula yang 2018 nanti telah memiliki hak pilihnya", ujarnya.

Selain Sule, terdapat juga sosok yang telah dikenal masyarakat luas seperti AA Gym, Sekda Jabar Iwa Kartiwa, Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Charliyan hingga Wakil Ketua DPRD Jawa Barat.

"AA Gym juga telah dikabarkan akan maju di Pilkada Jawa barat. bahkan dalam dua bulan terakhir ini, pemberitaan soal Kapolda Jawa Barat Anton pun cukup masif diperbicarakan", ungkapnya.

Dirinya menjelaskan, nama nama mereka akan meramaikan Pilkada Jawa Barat yang mana saat ini masih dikuasai tiga poros. Poros yang pertama adalah Poros gedung Sate ( Deddy Mizwar ), poros kedua adalah Poros Balai Kota ( Ridwan Kamil ) dan yang terakhir adalah Poros Purwakarta ( Dedi Mulyadi ).

"Bukan hanya berarti terdapat tiga orang yang pantas untuk dipilih di Jawa Barat, artinya masih banyak opsi lainnya. kesimpulannya, semua kemungkinan koalisi bisa saja terjadi, jalan itu masih panjang, sangat cukup waktu untuk dapat menimbang kandidat. bukan berarti terlalu cepat tidak baik, justru itu diminta untuk dapat menilai kualitas dari para kandidat sekaligus melihat keseriusan partai pengusung", jelasnya.(Lensa Berita Terkini)

Skak Mat, jawaban Bambang menohok Anies-Sandi

Lensa Berita Terkini - Bambang Waluyo Wahab, Wakil Ketua Tim pemenangan Basuki Thajaja Purnama atau Ahok -Djarot Saiful Hidayat, mulai berkomentar menanggapi soal foto surat suara Djarot yang kini mengenakan peci.

Tim sukes dari Calon Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga, Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang telah menyebutkan Djarot telah meniru mereka karena menggunakan peci.

"Benar, Pak Djarot sudah memang sedang meniru , akan tetapi Pak Djarot bukan meniru mereka, akan tetapi Bung Karno, bukan meniru Anies dan Sandi", ujar Bambang, Jumat ( 24/3/17).

Dirinya mengatakan bahwa peci itu telah dipopulerkan oleh Presiden Pertama RI Soekarno. Peci juga merupakan lambang nasionalisme. menurutnya, tidak ada hal aneh mengenai foto Djarot yang mengenakan peci.

"Pak Djarot itu kan muslim juga, disampaingnya itu seorang gubernur yang juga sering tampil mengenakan peci juga kan. kalau ini tiba tiba mereka mengklaim itu merupakan gaya mereka, saya rasa sangat Naif kali ya", ujar Bambang.

Dirinya juga mengungkapkan, baik calon gubernur DKI Jakarta  maupun Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok-Djarot  semua suka mengenakan peci. misalnya ketika menyambut tamu negara di jabatan yang di embannya. Ahok pasti akan mengenakan jas beserta pecinya.

Menurut Bambang, Jangan seperti anak anak yang meributkan masalah hanya karena meniru peci.

"Itu sebenarnya sesuatu yang tidak perlu di bahas,  ini kok malah jadi persoalan buat mereka?", ujar Bambang.

Sebelumnya Ketua Tim Pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan no urut pemilihan tiga Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera merasa Anies - Sandi merupakan trendsetter, sementara Ahok-Djrot hanya merupakan pihak peniru. hal ini terkait dengan foto baru Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat yang dalam surat suara pada Pilkada putaran kedua mengenakan peci seperti Anies- Sandi.

"Kami ini kan trendsetter, yang lain hanya follower, yang follower itu mah tidak di ingat, he..he..he", ujar Mardani.

Anies juga mengaku senang melihat Djarot mengenakan peci di desain surat suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Ini lagi lagi ( Anies -Sandi ) senang bahwa sedang ditiru juga ( Foto Djarot di surat suara)", ujar Anies.(Lensa Berita Terkini)

Gerindra merajuk, sebut tidak akan dukung Emil di Pilkada Jabar

Lensa Berita Terkini - Sunatra, Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum Daerah Partai Gerindra Jawa Barat mengaku sangat kecewa dengan sikap yang diambil Ridwan Kamil yang telah menerima syarat dari Partai Nasdem untuk dapat mendukung Joko Widodo di dalam Pilpres 2019.

"Kami ini ada prinsip, yang kami tidak akan memberikan dukungan kepada Emil didalam Pilgub Jawa Barat, salah satunya karena mendukung Jokowi menjadi presiden lagi. ini sudah tidak dapat di kompromi lagi karena kami sudah punya calon yakni Pak Prabowo", kata dia.

Dirinya juga menuturkan, Sosok Emil yang dinilai tidak memiliki integritas dan komitmen. padahal, lanjut Sunatra, berkat Partai Gerindra lah saat ini dirinya dapat menjadi wali kota Bandung.

Bahkan dirinya juga menyebutkan, setelah dirinya menjadi wali kota Bandung, Emil dinilai tidak memiliki etikad yang baik didalam menjaga komunikasi dengan partai pengusungnya, apalagi menyangkut Pilkada Jawa barat 2018.

"Jadi alangkah indahnya jika yang bersangkutan istilahnya pahit manisnya mesti lah dibicarakan dulu dengan yang mengusungnya di Pilwalkot dahulu", ujar Sunatra.

karena itulah, Partai gerindra Jawa Barat akan menutup pintu untuk mendukung Ridwan Kamil didalam pertarungan Pilkada Jawa Barat 2016.serta menilai lebih memilih untuk mengusung calon yang berasal dari tubuh partai.

"Ya, kami menutup dukungan, maka kami tidak akan lagi mencalonkan Emil di Pilkada", ujarnya.

Sementara itu, Shodiq Mudjahid, Wakil Ketua DPP Gerindra mengakui dengan ada atau tidaknya Emil tidak akan memberikan pengaruh terhadap situasi di tubuh Gerindra. karena selama ini, Emil dinilai tidak memberikan kesan yang baik serta pengaruh apapun kepada partai pengusungnya di Pilwalkot.

"Karena selama ini dirinya memimpin pun kami tidak pernah ganggu, merongrong atau memberatkannya. ada atau tidaknya Emil itu sama saja", kata dia.

Dirinya mengatakan saat ini pihaknya akan terus memperkuat visi dan misi partai serta dapat merumuskan kriteria kriteria terkait dengan kepala daerah guna menginventarisasi orang orang terbaik untuk dapat maju di Pilkada Jawa barat.

"yang terpenting sekarang, Gerindra harus mempersiapkan Kadernya untuk Pilkada nanti", katanya.

Dirinya juga mengakui, sejauh ini Gerindra telah melakukan komunikasi dengan sejumlah partai seperti PKS yang juga merupakan koalisinya di pemerintahan. bahkan dirinya juga menyebutkan tidak menutup kemungkinan koalisi ini akan terus berlanjut di Pilgub dan Pilkada serentak di Jawa Barat.

"Kami semua telah berkomunikasi, baik di nasional maupun di provinsi dengan PKS intens komunikasi, jadi tidak menutup kemungkinan juga untuk koalisi partai lainnya", kata dia.(Lensa Berita Terkini)

Sandiaga Uno sebut pendukung Ahok dibalik semua pelaporan dirinya.

Lensa Berita Terkini - Sandiaga Uno, Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut pemilihan tiga menggangap adanya intervensi dari salah satu pendukung pasangan calon terkait dengan pemanggilannya oleh Polda Metro Jaya didalam kasus dugaan penggelapan dalam jual beli sebidang tanah yang kini tengah menyeret namanya.

Dirinya menyebutkan pendukung salah satu pasangan calon  yang dimaksud dirinya itu memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

"Saya justru ingin memberikan himbauan kepada pendukung pendukung salah satu pasangan calon agar janganlah menggunakan kedekatan dengan kekuasaan atau kedekatan dengan para pimpinan untuk dapat mengambil keunggulan", kata Sandi saat ditemui di sela sela kegiatannay di Cianjur, Jawa Barat, Kamis ( 23/3/17).

Dirinya kemudian kembali menegaskan bahwa palaporan terhdap dirinya dinilai sangat bernuansa politis. menurutnya, kasus dugaan penggelapan yang kini tengah menyeret namanya adalah konflik diantara dua orang yang super kaya yang sama sekali tidak melibatkannya.

Sandi menilai, namanya ikut terseret kedalam kasus ini disebabkan statusnya saat ini adalah calon wakil gubernur yang kini tengah bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017.

"Dua orang yang super kaya banget tidak ada hubungannya sama sekali dengan warga Jakarta. tapi dipaksa paksakan karena saya lagi mengajukan diri", ujar Sandi.

Dirinya menyatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya antara dirinya dengan kasus pelaporannya itu yang telah membuatnya memutuskan untuk tidak memenuhi pemanggilan pertama pada Selasa ( 21/3/17). sebab, kata Sandi, dirinya sudah memiliki jadwal tersendiri yaitu jadwal kampanye yang sudah diatur sejauh jauh jauh hari sebelumnya.

Kendati demikian, dirinya mengatakan sudah mengatur ulang semua jadwal kampanyenya. dirinya juga menyatakan telah siap untuk memenuhi panggilan pihak kepolisian Polda Metro Jaya apabila nanti dirinya dipanggil kembali.

"Kita akan tunjukan kita warga negara yang patuh hukum dan pastinya bekerjsa sama dengan pihak pihak kepolisian", kata Sandi.(Lensa Berita Terkini)

Benarkah Fadli Zon, Fahri Hamzah dan Syahrini menunggak pajak ?

Lensa Berita Terkini - Handang Soekarno, Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan uang kini menjadi terdakwa suap kasus dugaan suap pajak diketahui juga menangani persoalan pajak sejumlah wajib pajak bari pribadi maupun korporasi.

Artis dan sejumlah politisi merupakan sejumlah nama wajib pajak pribadi yang juga ditangani oleh Handang.

Hal itu terungkap saat Handang menjadi saksi di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin ( 20/3/17). Handang diketahui menjadi saksi untuk terdakwa Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair.

Didalam kasus dugaan suap kepada pegawai pajak ini, Mohan didakwa telah melakukan penyuapan kepada Handang sebesar Rp 6 miliar. keduanya ditangkap didalam operasi tangkap tangan ( OTT ) KPK setelah terjadi penyerahan uang senilai 1.9 miliar. dimana penyerahan ini merupakan penyerahan pertama dari total Rp.6 miliar.

Pada awalnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) telah menunjukan bukti berupa dokumen yang telah ditemukan didalam tas milik Handang. Dokumen yang ditemukan KPK tersebut merupakan nota dinas yang dikirimkan kepada Handang tertanggal 4 November 2016.

Nota dinas yang sifatnya segera tersebut berisi perihal pemberitahuan informasi tertulis mengenai jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar atau tidak seharusnya dikembalikan.

Di dalam isi nota tersebut telah ditandatangani oleh Handang, Nota tersebut menjelaskan bahwa surat tersebut untuk kepentingan wajib pajak atas nama Syahrini.

Setelah itu, Jaksa juga telah menunjukan barang bukti yaitu berupa dokumen dan percakapan melalui aplikasi Whatsapp antara Handang dan Ajudan Dirjen Pajak, Andreas Setiawan.

Didalam barang bukti itu, terdapat juga dua Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah serta pengacara Eggi Sudjana.

Menurut Jaksa KPK, Nama nama tersebut di duga sebagai wajib pajak yang persoalan pajaknya juga ditangani Handang.

"Tujuan Jaksa menunjukan bukti itu, ada dugaan wajib pajak yang sedang ditangani oleh Handang, Melakukan tindak pidana perpajakan sehingga akan dilakukan investigasi bukti permulaan", kata Jaksa KPK Moch Takdir Suhan.

Didalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa KPK, Suap yang diberikan Mohan kepada Handang diduga untuk menghilangkan sejumlah persoalan pajak yang kini tenagh dihadapi PT EK Prima Ekspor Indonesia.

Beberapa diantaranya terkait dengan tunggakan pajak PT EKP senilai Rp.52.3 miliar untuk masa pajak Desember 2014 dan sebesar Rp.26.4 miliar untuk masa pajak Desember 2015.

Kemudian diketahui terdapat usulan bukti permulaan terhadap PT EK Prima Ekspor Indonesia karena diduga telah menggunakan faktur pajak fiktif.(Lensa Berita Terkini)

Dikritik Anies terkait reklamasi, Djarot senyum senyum.

Lensa Berita Terkini - Calon Wakil Gubernur DKI no urut pemilihan dua, Djarot Saiful Hidayat hanya terlihat tersenyum atas kritikan yang dilontarkan calon Gubernur DKI Jakarta no urut pemilihan tiga Anies Baswedan terkait dengan ijin reklamasi. dirinya meminta kepada semua pihak agar bersabar menunggu proses pengadilan sampai adanya keputusan yang telah berkekuatan hukum.

Sebelumnya Calon Gubernur DKI Jakartya Anies Baswedan menilai bahwa pemerintahan dari Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tahajaja Purnama atau Ahok tidak taat terhadap prosedur. hal ini telah dikaitkan dengan sejumlah kekalahan Pemprov DKI Jakarta di dalam gugatan di Pengadilan dengan pihak lain, termasuk juga telah dikabulkannya gugatan dari para nelayan atas SK yang telah diterbitkan oleh Ahok untuk reklamasi pulau F,I dan K.

"prosedur atau tidak, itu nanti yang akan membuktikan adalah proses pengadilan ya, nanti saja di pengadilan,nanti akan kami jawab disana sewaktu proses sidang", ujar Djarot di kawasan Klender, Minggu ( 19/3/17).

Dirinya juga mengatakan, pelanggaran prosedur terhadap pemerintahan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Thajaja Purnama atau Ahok yang dituduhkan oleh Anies Baswedan bisa dibuktikan didalam pengadilan.Pemprov DKI Jakarta akan mengajukan banding atas keputusan Hakim yang telah memenangkan gugatan dari para nelayan.

"Kalau memang melanggar prosedur ya nanti yang seperti apa yang dilanggar itu nantinya bisa dibuktikan di pengadilan yang dalam kasus reklamasi tiu", ujar Djarot.

Para penggugat di dalam perkara ini adalah para nelayan yang ada di Muara Angke dan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta yang terdiri dari Komunitas Nelayan Tradisional ( KNT ) Muara Angke, Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Nelayan ( Kiara ) dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.

Selain para penggugat menggugat Pemprov DKI Jakarta, tergugat didalam perkara ini adalah PT Pembangunan jaya Ancol selaku pemilik ijin reklamasi pulau K, PT Jaladri Kartika Ekapaksi selaku pemilik ijin reklamasi pulau I dan PT Jakarta Propertindo selaku pemilik ijin reklamasi pulau F.(Lensa Berita Terkini)

Apakah Hambalang dan Century masuk kedalam kasus besar setelah E-KTP ?

Lensa Berita Terkini - Agus Rahardjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan terdapat kasus baru lagi yang kini tengah dibidik untuk diusut KPK.

Hal tersebut diucapkannya saat memberikan pidato di Institut Perbanas, Jakarta , Rabu ( 15/3/17 ).

Awalnya dirinya hanya menyatakan bahwa setiap orang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi.

Dirinya mengatakan saat ini telah banyak contoh kasus yang menjerat para penyelengara negara hingga pihak swasta.

'kalau saya memberikan contoh, telah terdapat banyak sekali kejadiannya. contoh yang paling sederhana itu RP.2.3 triliun ( kerugian akibat proyek E-KTP ) itu merupakan salah satu kasus yang sampai saat ini baru ramai. akan tetapi masih ada yang lebih besar dari itu juga masih ada", kata Agus.

Menurutnya, potensi untuk merugikan negara dari kasus tersebut lebih besar dari kasus dugaan korupsi mega proyek E-KTP dan didalam kasus tersebut tidak banyak melibatkan banyak pihak.

"Ada lagi yang kerugiannya di indikasi lebih besar lagi daripada kasus E-KTP, akan tetapi pelakunya tidak sebesar hari ini", ujar Agus.

Namun saat ditanya mengenai kasus dugaan korupsi yang lebih besar dari E-KTP tersebut, terlihat dirinya enggan untuk menjelaskan lebih jauh soal penyelidikan kasus besar tersebut.

"Tidak boleh melempar isu,nanti dikira saya berpolitik", ucap Agus.

Di dalam dakwaan kasus dugaan korupsi E-KTP tersebut, banyak pihak yang disebut telah menerima aliran dana hasil korupsi E-KTP tahun 2011-2012.

Korupsi E-KTP itu terjadi sejak proyek itu masih di dalam perencanaan serta banyak melibatkan anggota legislatif, eksekutif, Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) serta dari pihak swasta.

Hingga saat ini, baru terdapat dua terdakwa didalam kasus E-KTP tersebut yaitu Sugiharto, manatan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.(Lensa Berita Terkini )

Minta Fee, kasus Arie Soedewo akan dibuka di persidangan

Lensa Berita Terkini - Dugaan suap yang melibatkan Kepala Badan Keamanan Laut ( Bakamla ) Laksamana Madya Arie Soedewo akan dibuktikan di dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya Arie disebut di dalam surat dakwaan PT Merial Esa Hardy Stefanus terlibat didalam perkara kasus suap yang melibatkan pejabat Bakamla Eko Hadi Susilo.

"Adanya tidaknya aliran dana, nanti akan kita simak bersama di persidangan. kalau di dakwaan, kami sudah munculkan konstruksi yang sifatnya umum dan konstruksi besar indikasi supa ini", ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat ( 10/3/17).

Sebelumnya ada dua pegawai di PT Merial Esa didakwa telah menyuap empat pejabat di lingkungan Bakamla. suap itu terkait dengan proyek pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Didalam surat dakwaan tersebut. Kepala Bakamla Arie Soedewo disebut sebut meminta fee sebesar 7.5 persen dari total nilai anggaran pengadaan monitoring satelit sebesar Rp.222.4 miliar.

Permintaan dari Arie itu disampaikan kepada pihak perusahaan yang menang didalam proses pengadaan.

Pemberian suap kepada empat pejabat Bakamla awalnya hanya bertujuan agar perusahaan milik Fahmi Darmawansyah, yaitu PT Melati Technofo Indonesia dimenangkan di dalam kegiatan pengadaan monitoring satelit di Bakamla.

Keikut sertaan perusahaan PT Melati Technofo Indonesia diawali dari kedatangan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) Ali Fahmi dan Kepala Bakamla Arie Soedewo ke kantor PT Merial Esa yang berada di jalan Imam Bonjol, Jakarta.

Di dalam pertemuan tersebut, Ali Fahmi menawarkan kepada Fahmi Darmawansyah yang merupakan Direktur Utama di PT Merial Esa untuk bermain di dalam proyek Bakamla.

Diduga terdapat beberapa dari empat pejabat di Bakamla yang ikut juga menerima uang di dalam kasus ini merupakan anggota TNI dan telah dilakukan proses oleh POM TNI.

menurut juru bicara KPK, KPK akan mengungkapkan satu persatu peran baik dari pihak sipil maupun TNI yang terlibat di dalam kasus suap pengadaan monitoring satelit.(Lensa Berita Terkini )

Setelah kasus E-KTP, apakah kasus Hambalang dan Century akan menjadi bom waktu ?

Lensa Berita Terkini - Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan turut menyoroti kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau E-KTP. kasus korupsi E-KTP saat ini tengaj menjadi perhatian publik karena di duga melibatkan nama nama besar.

Menurutnya, pemerintah akan terus memberikan dukungan untuk memberantas korupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ). Dia juga menyebutkan akan banyak kasus lainnya selain kasus korupsi pengadaan E-KTP yang akan segera muncul ke publik.

"Kasus korupsi E-KTP ini kan seperti bom yang melesak, semua orang tahu. tapi kalau bicara fokus seperti ini masih ada juga Hambalang, masih ada juga kasus Century, banyak yang nantinya akan menjadi bom waktu. kita tunggu saja kinerja KPK untuk menanggani hal ini", ujar Wiranto saat berbicara di dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa nasional di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis ( 9/3/17).

Dirinya menuturkan saat ini Kemenko Polhukam tidak akan fokus kedalam kasus korupsi E- KTP, sebab kasus tersebut sudah masuk ke ranah pengadilan. sebagai bagian dari pemeritah, dirinya mengaku akan menunggu kasus korupsi E-KTP dan kasus kasus lainnya terungkap di dalam persidangan.

"Kenapa Kemenko Polhukam tidak foksu ke sana ( E-KTP ), karena itu sudah masuk ke ranah pengadilan. saya ini kan bagian dari pemerintah, ya tunggu saja, wait and see. tidak menjadi fokus dan pekerjaan saya secara langsung", ucapnya.

Kasus korupsi E-KTP telah sidang perdana pada Kamis ( 9/3/17) yang mengagendakan pembacaan dakwaan terhadap dua orang mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri yakni Sugiharto dan Irman.

Menurut KPK kasus korupsi E- KTP telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp.2.3 triliun serta melibatkan nama nama besar termasuk juga anggota DPR RI priode yang lalu yang disebutkan juga di dalam dakwaan.

Mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum juga disebut sebut mendapatkan jatah masing masing Rp.20 miliar dari dugaan kasus korupsi proyek E-KTP. Marzuki dan Anas bersama dengan Caheruman Harahap juga mendapatkan sekitar Rp.20 miliar.

nama Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto juga di sebut ikut mengarahkan dan memenangkan perusahaan di dalam proyek pengadaan E-KTP.

Selain itu, nama nama yang disebutkan oleh Jaksa KPK adalah ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia ( PNRI ), Sekretaris Jenderal Kemendragi Diah Anggraini dan Ketua Panitia pengadaan barang atau jasa di lingkungan Dirjen Dukcapil Kemendagri tahun 2011 Drajat Wisnu Setyawan.(Lensa Berita Terkini)

Sukses perangi korupsi, Afganistan ingin tiru KPK

Lensa Berita Terkini - Afganistan menjadi tamu kehormatan bagi komisi pemberantasan korupsi ( KPK ) pada Rabu (8/3/17). mereka datang untuk dapat belajar dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Didalam kesepakatan itu, ikut hadir juga Menteri Kehakiman Abdul Baseer Haidari. penasehat Presiden Afganistan bidang anti korupsi Sardar Mohammad Roshan, wakil Jaksa Agung Wahidullah Arghon dan Direktur Jenderal Pengawasan Pelaksanaan Strategi Anti -Korupsi Said Hussain Fakhiri.

Selain itu juga hadir Hakim Agung untuk Mahkamah Agung Anti-Korupsi Annisa Rasooli dan Duta Besar Afganistan untuk Indonesia Roya Rahmani.

"Pak menteri telah membawa delegasi untuk dapat melihat bagaimana pembentukan anti korupsi di Afganistan", kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

Menurut Wakil Ketua KPK, Delegasi Afganistan ingin mengetahui bagaimana jika model pemberantasan korupsi yang diterapkan di KPK dapat juga diterapkan di Afganistan. sebab, hingga saat ini Afganistan belum juga memiliki lembaga anti korupsi.

Sementara itu, Menteri Kehakiman Afganitas Abdul juga menyebutkan pasca 2001 dengan adanya pemerintah yang baru, telah terjadi tindakan korupsi di Afganistan.

Akibatnya, lanjut Abdul, Negara Afganistan sendiri menduduki peringkat kedua sebagai negara terkorup di dunia.

"Banyak sekali bantuan yang datang setelah Taliban pergi, ada yang dari NGO dan PBB. tapi sebelumnya pemerintah tidak dapat mengontrol, semua uang datang dan telah dihabiskan, sehingga sulit, jadi Afganistan menjadi nomor dua negara korupsinya", ujar Abdul.

Kemudian, saat ini pemerintah Afganistan telah berbenah diri dengan bersumpah untuk menghabisi korupsi. hasilnya Afganistan telah mampu naik ke peringkat ke delapan negara terkorup.

"Dan kalau kita tahu bahwa Indonesia tengah bekerja keras untuk melawan korupsi sehingga kami datang untuk dapat melihat langsung dan untuk lebih dekat dengan kerja KPK dan kerja pemerintah", ucap Abdul.

Menurutnya, dari hasil pertemuan dengan KPK, delegasi Afganistan telah banyak mendapatkan pengalaman untuk dapat memerangi korupsi. dirinya berharap KPK juga dapat bekerjasama dengan negara Afganistan.(Lensa Berita Terkini )

KPU DKI Jakarta janji akan bersikap netral

Lensa Berita Terkini - Moch Sidik, Komisioner KPU DKI Jakarta memastikan pihak KPU DKI Jakarta akan bersikap netral dalam menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sidik mengatakan, netralitas merupakan pegangan dari KPU DKI Jakarta di dalam menyelengarakan Pilkada.

"Itu merupakan pegangan kami selaku penyelengara untuk menjaga netralisas, independen, imparsial. itu memang sudah komitmen kami dan itu juga telah di atur di undang undang", ujar Sidik.

Sidik mengatakan KPU DKI Jakarta tidak akan berpihak. apalagi ada petugas KPU yang terbukti memihak salah satu pasangan. KPU DKI Jakarta akan bertindak tegas. dirinya juga mencontohkan empat kelompok penyelengara pemungutan suara ( KPPS ) yang berada di Jakarta Barat diganti karena terbukti ikut hadir didalam kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. petugas yang dianggap tidak netral dapat mencoreng nama baik KPU DKI Jakarta.

"Itu ( Petugas yang tidak netral ) saya kira dapat membuat lembaga KPU ini tidak dapat dipercaya lagi. makanya itu merupakan pengangan kami bahwa pihak penyelenggara itu memang harus netral, harus independen dan tidak dapat diganggu gugat, itu sudah melekat", kata dia.

Dirinya juga mengatakan apabila ada pihak pihak yang menyebutkan KPU DKI Jakarta dan jajaran nya tidak netral, Sidik meminta pihak tersebut untuk mengatakannya.

"Kalau ada pertanyaan pertanyaan yang berasal dari luar, publik, kita buktikan saja, bisa dibuktikan apakah musalnya mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai dibawah itu, yang ada bukti misalnya tidak netral", kata Sidik.

Oesman Sapta Odang yang merupakan Ketua Umum ( Ketum ) Partai Hanura sebelumnya telah mewanti wanti jajaran dari KPU DKI Jakarta untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pilkada DKI di Ibukota.

"KPU harus lebih berhati hati, saya ingatkan saja, jangan main api, dan jangan membakar bakar. jangan berpihak pihak", ujar Oesman, Selasa ( 7/3/17).

Dirinya mengindikasikan bahwa kecurangan pernah dilakukan oleh KPU di dalam pilkada DKI Jakarta sebelumnya. dirinya kemudian meminta perkara tersebut menjadikan pengalaman berharga bagi jajaran KPU DKI Jakarta saat ini.

"Harus jalan on the track lah, kalau yang sudah berlalu lalu, ya jangan sekarang dilakukan lagi", ujar Oesman.(Lensa Berita Terkini)

Ikut Membalas, Duta Besar Malaysia di Korea Utara Akhirnya di Usir Pulang Juga

Lensa Berita Terkini-- Pyongpyang - Terkait dengan Pengusuran Dubes Korea Utara yang ada di Malaysia yakni Kang Chol. Maka pihak Korea Utara juga tidak hanya akan berdiam diri saja. dikabarakan Pihak Pemerintah Korut Kim Jong Un juga melakukan aksi hal serupa dengan melakukan pengusiran terhadap Duta Besar Malaysia yang ada di Korea Utara, setelah berselang beberapa jam atas tindakan Malaysia yang telah melakukan pendepakan terhadap anggota Dubesnya disana dengan waktu yang telah ditentukan pada hari Senin Kemarin (06/03/2017).

Pengusiran ini terjadi oleh Pihak pemerintah Km Jong Un setelah Kang Chol menuju bandara Kuala Lumpur untuk meninggalkan Malaysia mealui Beijing. Adapun Mengapa Pengusiran Kedua Duta Besar masing-masing dari negara itu lantaran terkait tentang kasus kematian yang menyebabkan terbunuhnya Kim Jong Nam yang merupakan kakak Tiri dari pemimpin Koru Kim Jong Un.

Awalnya Pengusiran itu dilakukan terlebih dahulu oleh pihak Malaysia karena pihak Malaysia dituduh telah berkomplot dengan pihak asing untuk menjatuhkan Korea Utara. hal inilah yang mebuat pihak Malaysia Geram dan Meminta kepada Pihak Korut untuk melakukan permohonan maaf mereka secara tertulis namun hal ini tidak ditanggapi oleh Korut, sehingga Malaysia menjadi marah karena negara mereka merasa terhina dan juga martabatnya.

Diketahui Kim Jong Nam terbunuh di bandara Kuala Lumpur-Malaysia pada tangga 13 Februari 2017 yang lalu dengan melibatakan 2 orang tersangka perempuan yang berasal dari negara Vietnam dan juga Malaysia. Kim Jong Nam sendiri tewas terbunuh karena diduga diracuni dengan menggunakan racun VX.

Hal ini lah yang memicu perselisihan diantara dua negara tersebut. alhasil Dubes kang Chol harus rela meninggalkan Malaysia dalam kurun waktu 2 x 24 jam.Dan dengan mematuhi aturan tersebut terlihat Kang Chol sudah bersiap sedia kembali ke negara asal dengan menggunakan pesawat jet.

Sama Serupa dengan Dubes Korut, Duta Besar dari negara Malaysia yakni Mohamad Nizan Mohamad harus rela juga meninggalkan diri dari negaea Korea Utara selepas beberapa saat info diusirnya Kang Chol dari Malaysia.

Ario Kiswinar Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Kepada Mario Teguh Lewat Instagram.

Lensa Berita Terkini -- Jakarta - Sudah lama tidak berhembus angin dari Perseteruan dari Sang Motivator Mario Teguh dengan anak biologisnya Ario Kiswinar Teguh. Diketahui Bahwa Sang Anak Ario Kiswinar Mengucapkan Selamat Hari Ulang tahun kepada Ayahnya di Jekaring Medsos Instagram. 

Lalu Bila dilihat dari ucapan Tersebut Apakah Mereka Berdua telah Berdamai?

Ketika ditanyai dirinya Mengatakan bahwa Untuk Kasus yang melibatkan dirinya dengan sang Ayah hingga saat ini masih bergulir dan sedang dilakukan prupaya proses hukum. Namun Kendati demikian dirinya sebenarnya tidak begitu mengungkit lagi masalahnya dengan Mario.

hanya Untuk yang namanya Prose hukum akan tetap dijalankan seperti biasanya. karena disini yang disangkut pautkan adalah nama Ibunya Aryani. 

Ario Mengatakan bahwa Dirinya dengan pihak Mario Belum Sampai tahap Damai, Karena Bila Memang sudah damai tentunaya dari jauh hari sebelumnya sewaktu Kami Kirimkan Somasi Balik, Imbuh Kiswinar,

Kasus yang bergulir ini akan lebih mengaranh nantinya kepada Ibunya, dan dirinya hanya akan memandu serta memantau dari belakang saja seiring kasus tersebut berjalan nantinya.

Walau Terkesan Seolah Melakukan Penyerangan terhadap sang Papa namun yang dilibatkan disini ada fitnah yang dimunculkan kepada Mamanya. jadi Perlu dipahami bila Permasalahan Boleh Terjadi namun Sesuai Hukum ya tetap harus dijalankan karena nama baik sang Mama dibawa.

Tentunya Saya akan tetap membela mama Saya apapun yang terjadi, tidak peduli bila ada yang menggangap saya Anak Durhaka. 

Ketika Ditanyai oleh Awak Media mengapa tidak secara langsung saja memberikan ucapannya? 

Ario yang saat itu diberikan pertanyaan demikian lalu menjawab bahwa hingga saat ini dirinya masih belum bisa menghubungi Sang Ayah lantaran Sarana komunikasi Masih Diblokir olehnya. 

Yang hanya bisa dilakukan yaitu Mengucapkan melalui Media Akun Instagram dalam satu sisi saja, karena Untuk Sarana telepon ataupun akun instragram diblock oleh sang Papa, Imbuh Ario.

Diketahui Ario Kiswinar Mengatakan bahwa dirinya merindukaan Sang Ayah yang kini dikenal sebagai seorang motivator. Selain itu dalam Ucapannya itu juga ada segelintir Doa dan harapn untuk ayahnya untuk dilimpahkan kasih serta pengampunan oleh Tuhan 

SK Makam Mbah Priok salah, Ahok mencak mencak

Lensa Berita Terkini - Basuki Thajaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta telihat sangat kesal saat dirinya hendak membacakan surat keputusan ( SK ) Gubernur DKI Jakarta yang berisi tentang penetapan Makan Mbah Priok di Jakarta Utara menjadisalah satu kawasan cagar budaya, Sabtu ( 4/3/17).

Ahok mendatangi Makam Mbah Priok itu untuk menumumkan Surat Keputusan yang dikeluarkan untuk penetapan tempat itu sebagai cagar budaya.

Saat dirinya memberikan kata sambutan sekaligus membacakan poin pertama surat keputusan yang telah dibuat, tidak nampak terjadi hal hal yang aneh. akan tetapi ketika dirinya membacakan poin kedua, Ahok terlihat geram dengan mengerutkan wajahnya. raut wajahnya langsung berubah karena didalam poin kedua tertulis kalimat "Diduga sebagai cagar budaya" yang mana seharusnya kalimat tersebut berbunyi "Dilindungi sebagai cagar budaya".

Ahok mengatakan ada pembahasan sebelumnya di saat rapat pimpinan, Surat Keputusan itu telah di ubah.

"Wah, sudah tidak benar ini. masa ada kata di duga lagi. kan saya sudah merubah kemarin kalau tidak ada lagi kata diduga. wah ini dah tidak benar", kata Ahok kesal.

Dirinya menjelaskan pernyataan kata "Diduga" memiliki makna yang tidak jelas asalnya.

Riuh dan komentar warga yang hadir juga seakan ikut memprovokasi Ahok.

"Cari saja orang yang merubahnya pak Ahok", teriakan warga yang hadir.

Disaat melihat kekesalan Ahok, Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Catur Laswanto langsung mendekati dan melihat isi SK yang dipegang oleh Ahok. terlihat Catur sedang berbicara dengan Ahok.

"Sudah ngak benar kalau kayak begini", kata Ahok.

Catur tampak langsung meninggalkan Ahok dan kemudian kembali lagi ketampat Ahok sambil membawa tiga lembar kertas putih lainnya. kertas yang dibawa Catur merupakan Surat Keputusan yang benar dan telah di revisi. Ahok semakin kesal ketika mengetahui SK asli yang disimpan.

"Begitu ketahuan yang sudah salah, langsung keluar aslinya. saya cuma mau bilang kalimatnya dilindungi dan diberlakukan sebagai situs cagar budaya. ini sangat kurang ajar kalau masih di duga duga", kata Ahok.

Meskipun terlihat sangat kesal. Ahok tetap membacakan Surat Keputusan Gubernur DKI yang telah dirubah dan berisi penerapan cagar budaya untuk Makam Mbah Priok kemudian telihat Ahok mencoret kertas SK Gubernur yang dinilai salah.(Lensa Berita Terkini)

Begini Ungkapan Rasa Terima Kasih Ahok kepada Pasukan Orange dan Biru Atas Jasa Mereka

Lensa Berita terkini -- Jakarta Para Petugas PPSU (Petugas penanganan Prasarana dan Sarana umum) atau sebutan nama lainnya pasukan Orange da juga PHL (Pegawai harian lepas) Dinas SDI DKi atau namanya Pasukan Biru  telah diundang oleh Ahok di balai kota DKI Jakarta pada Kamis Kemarin (02/03/2017).

Adapun maksud dari kedatangan mereka karena Gubernur Basuki Tjahja Purnama atau Ahok telah mengundang mereka dalam rangka ucapan rasa terima kasih beliau kepada kinerja keras mereka selama ini dalam menata Kota Jakarta untuk lebih baik. 

dalam rangka Acara itu Ahok Menjamu mereka dengan memberikan mereka berbagai hiburan. Sebelum Acara sambutan dimulai mereka  diberikan  hiburan musk Dangdut. 

Dengan Berseragam mereka semua ikut menari dan tampak asik mengikuti alunan musik dangdut tersebut, Hingga tibanya Ahok dan acara kembali dimulai. 

Ketika Acara dimulai tampak bangku tempat duduk tertata berderet dan sudah siap disediakan. ada yang langsung duduk dan untuk deretan paling depan juga telah diisi oleh pasukan orange tepat bersamaan dengan deretan Ahok dan kepala Dinas lainnya seperti Dinas Air DKI Teguh Hendrawan  serta Dinas Lingkungan Hidup DKI Isnawa Adjie.

Kemudian Acara dimulai kembali dengan unjuk kebolehan bernyanyi dari paduan suara Tim Orange, tamapk sekali antusias Penonton dan ada juga yang mengabadikan foto-foto dari para penyanyi. Mereka ada yang menyanyikan lagu ciptaan mereka sendiri, 

dan ketika acara menyanyi selesai suara tepuk tangan menghiasi runagan aula tersebut.

Acara selanjutnya kembali di mulai, Ahok tampak memberikan beberapa sambutan dengan mengulas balik mengapa tim pasukan orange dapat terbentuk . awalnya yang mendaftarkan diri untuk menjadi pasukan orange hanya sedikit saja peminatnya , namun karena ada rasanya kepedulian dari para masyarakat untuk menjadikan daerah lingkungan mereka lebih bersih maka munculkan Tim Orange, Ahok sangat mengapresiasikan hasil kerja keras para tim, 

hingga saat ini Kita semua sebagai warga jakarta bisa berbangga hati karena melihat warga Jakarta bisa bangga akan lingkungan rumah mereka yang bersih.

lalu Ahok menuturkan juga bahwa dirinya sering dikatakan bekerja secara sendiri, namun hal itu tidaklah demikian, Saya bukanlah seprang Superman tanpa bantuan kalian semua kia tidak akan bisa merasakan betapa luar biasanya kota Jakarta sekarang. Ini adalah Jasa Saudara Semua.

Ahok juga menyinggung mengenai Video Viral yang menunjukan Pasukan orange dan Biru yang langsung bertugas menyelam kedalam saluran air untuk membersihkan sampah yang ada Alat pelindung khusus.  menurut Ahok Jasa mereka dalam melakukan hal tersebut sungguh luar biasa, namun dirinya juga mengingatkan kepada para tim agar tetap harus memakai pelindung ketika melakukan tugas mereka. karena bisa saja ketika betugas dapat menimbulkan goresan atau luka . kalau hanya luka kecil mungkin tidak berdampak apa-apa, namun bagaiman bila terjadinya infeksi.

Jadi Ahok meminta agar Sewaktu bertugas untuk tidak lupa memakai Alat pelindung.

Dalam Acara Undanga tersebut juga nampak hadir istrinya Dennis, Yakni Erny. Dennis merupakan salah satu Tim Pasukan Orange yang Ertewas ketika sedang bertugas, Saat itu Dennis sedang melakukan pengechekan namun dirinya hanyut di kali Betik dan ketika ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Dan Diketahui Erny turut hadir dalam acara tersebut dengan keadaan sedang mengandung.

Ahok yang melihat Erny, lalu menyapanya dan mengutarakan bahwa anak yang ada didalam kandungannya erny walaupun akan menjadi anak Yatim namun Ahok berdoa Tuhan akan selalu memberikan perlindungan kepada anaknya, dan cobaan yang diberikan oleh Tuhan tidak akan mungkin melebihi kemampuan kita, ujarAhok.

Lalu diakhir, Ahok mengungkapkan akan mengajak Para Pasukan Orange dan Biru untuk menonton di Bioskop bersama-sama agar rasa keharmonisan bisa dirasakan juga bersama anggota keluarga masing-masing.  

mereka nantinya akan diajak menonton secara bergantian agar mereka juga lebih bersemanngat, karena kalau bekerja terus pastinya akan terasa lelah dan sesekali perlu adanya hiburan buat mereka.

Dan akhir kata sambutan Ahok menutup acara dengan mengajak mereka untuk makan bersama yang mana telah tersaji dimeja dengan hidangan yang masih hangat, "Selamat Menikati makan Malam", Ujar Ahok

Terkait Fitsa Hats, Novel salahkan pihak polisi pembuat BAP

Lensa Berita Terkini - Novel Chaidir Hasan Bamukmin, sekretaris DPD FPI DKI Jakarta membantah bahwa dirinya pernah dengan sengaja mengubah ejaan Pizza Hut menjadi Fitsa Hats.

Hal itu di ungkapkannya saat dirinya datang memenuhi pangilan dari Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai keterangannya sebagai saksi pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan pelangaran Undang Undang ITE yang dituduhkannya terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kamis ( 2/3/17).

Dirinya menjelaskan saat dirinya diminta keterangan saat proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan didalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok.

Pada saat itu, Novel menyatakan bukan dirinya yang menulis ejaan kata Fitsa Hats didalam BAP tetapi melainkan adalah seorang anggota polisi.

"Yang mengetik itu tidak ada bertanya lagi penulisan yang benar gimana. saya juga pikir sudah selesai. begitu dipengadilan saya ditanya lagi sama penasehat hukum terdakwa mengenai Pizza Hut itu. saya ditanya bagaimana ejaannya. saya bilang Pizza Hut, emang ada masalah? ( kuasa hukum lalu bertanya ) ada ini penulisannya beda. saya benerin selesai jadi ejaan yang benar", ujar Novel.

Kasus Fitsa Hats ini menjadi viral saat Novel hadir sebagai saksi pelapor di persidangan dalam kasus penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok pada 3 Januari 2017 lalu. saat selesai persidangan, Ahok menceritakan riwayat pekerjaan Novel.

Ahok menceritakan bahwa Novel pernah bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan Amerika Pizza Hut. namun Ahok menilai karena malu untuk mengakui hal itu. sebab didalam keterangan yang ada di dalam BAP, lokasi tempat bekerja Novel tertulis Fitsa Hats. Novel kemudian membantah pernyataan dari Ahok.

Karena hal itulah dirinya melaporkan Ahok. dirinya tidak menyangka Ahok akan meontarkan pernyataan mengenai kesalahan penulisan kata Fizza Huts menjadi Fitsa Hats usai di persidangan. awalnya dirinya mengira bahwa masalah tersebut telah selesai diklarifiksi dirinya didalam persidangan.

"Pikiran saya telah selesai. tapi ternyata terdakwa mengambil kesimpulan sendiri seolah olah saya malu. padahal saya tidak pernah malu bekerja dengan orang non islam", ucap Novel.

Saat memenuhi panggilan dari Polres Metro Jakarta Selatan. Novel tampak didampingi oleh tim kuasa hukum dari Advokat Cinta Tanah Air ( ACTA ). dirinya terpantau masuk keruang pemeriksaan dari jam 13.30 dan hingga pukul 16.30, Novel belum juga keluar dari ruang pemeriksaan.(Lensa Berita Terkini)