Pidato di DPR, Raja Salman minta satu permintaan khusus.

Lensa Berita Terkini - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud mengajukan satu permintaan khusus saat dirinya akan menyampaikan pidatonya yang akan berlangsung di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Kamis ( 2/3/17).

Permintaan apa yang diinginkan Raja Salman saat akan menyampaikan pidato di Gedung DPR tersebut?

"Untuk pidato di DPR, Beliau ( Raja Salman ) ingin agar tempat penyambutan beliau sama dengan 47 tahun lalu ketika beliau berpidato di ruang paripurna yang sama", kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu ( 1/3/17).

Seperti diketahui bahwa pada 47 tahun yang lalu, atau pada Juni 1970, Raja Faisal bin Abdulaziz pernag mengunjungi Indonesia dan sempat melakukan pidato di ruang paripurna DPR.

Sejak setelah itu, Raja Arab Saudi tidak pernah lagi berkunjung ke Indonesia hingga kedatangan Raja Salman saat ini.

"Dengan memberikan sambutan di tempat itu, bisa juga mengingatkan, Raja dahulu yang pernah juga memberikan sambutan disana", ucap Politisi Partai Demokrat ini.

Selain permintaan khusus tersebut, lanjut Agus, tidak ada lagi permintaan khusus lainnya dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Namun DPR juga tetap menyiapkan semuanya dengan sebaik baiknya. mulai dari penataan ruangan hingga semua kursi yang akan dipergunakan oleh Raja Salman.

"Bahkan, Jalan untuk masuknya telah dibuat lebih mudah karena beliau jalannya kan harus lebih rata", ucap Agus.

Raja Salman tiba di Indonesia pada Rabu ( 1/3/17) melalui Bandara Halim Perdana Kusuma. Presiden Joko widodo melakukan penyambutan kedatangan Raja Salman beserta dengan para Menteri dan Gubernur DKI Jakarta.

Setelah itu, Kedua kepala negara lalu melakukan pertemuan di Istana Bogor. Raja Salman akan berada di Jakarta dan melakukan berbagai kegiatan lainnya sampai 4 Maret 2017.

Setelah melakukan kunjungan di Jakarta, Raja Salman dan para rombongan yang terdiri dari 1.500 orang tersebut akan berlibur ke Bali sampai dengan 9 Maret 2017.(Lensa Berita Terkini)

Tersangka bom panci merupakan jaringan anggota Jamaah Ansharut Daulah ( JAD )

Lensa Berita Terkini - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya telah mengantongi identitas dari pelaku bom panci Bandung yang terjadui di Taman Pandawa, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Kejadian tersebut diduga kuat dilakukan oleh jaringan Anggota Jamaah Ansharut Daulah ( JAD ).

"Pelaku ini merupakan anggota dari Jamaah Ansharut Daulah ( JAD ) Bandung yang beralifiasi dengan golongan Bahrunaim dan didalam peta jaringan teor. pelaku sudah masuk kedalam profil teroris", ujarnya di Universitas Airlangga ( Unair ), Surabaya, Senin ( 27/2/17).

Kapolri juga mengungkapkan pelaku juga sudah diketahui dan pernah mengikuti pelatihan jihad dan telah ditangkap di Aceh pada tahun 2011 lalu. selain itu, Kapolri menambahkan, Pelaku juga sudah pernah ditahan selama tiga tahun dan kemudian bebas.

Pelaku bom panci Bandung, ia mengatakan, hanya untuk eksistensi para kelompok teroris dan didalam kejadian ini tidak ada kaitan sama sekali dengan rencana kedatangan raja Arab Saudi ke Indonesia.

"Sama sekali di dalam kejadian ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kedatangan Raja Arab Saudi", tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dirinya juga mengatakan bahwa pelaku bom panci Bandung hanya ingin agar teman temannya yang ditahan oleh Densus 88 di tahanan Brimob Kelapa Dua Depok dibebaskan.

"Karena di markas Brimob Kelapa Dua Depok itu kan banyak tahanan terorisnya, ada sekitar puluhan tersangka kasus teroris, juga ada yang sudah divonis dan ada juga yang sebagian masih dalam tahap pemeriksaan", jelas Tito.

Ledakan diketahui terjadi sekitar pukul 08.30 Wib. Bom panci tersebut meledak di Lapangan Pendawa, Cicendo, Bandung. sesaat setelah meledakan bom tersebut. tersangka berlari kedalam Kantor Kelurahan Arjuna dan mengancam pegawai di kantor tersebut dengan pisau.

Petuga berjibaku untuk melakukan penyergapan terhadap pelaku, diketahui juga pihak kepolisian sempat melakukan negosiasi kepada tersangka, namun terakhir pelaku bom tersebut dinyatakan tewas setelah baku tembak dengan petugas. dari tangan tersangka polisi berhasil menyita tas rangsel, pemicu bom, pistol serta sangkur.

"Tidak ada korban jiwa didalam kejadian tersebut", kata Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Charliyan.(Lensa Berita Terkini)

Agar bebas, Rizieq ajukan Yusril dan Mahfud MD sebagai saksi

Lensa Berita Terkini - Kiagus Muhammad Choiri, kuasa hukum sekaligus Ketua Bantuan Hukum untuk Imam Besar Front Pembela Islam Rizieq Shihab akan mengajukan sebanyak lima orang saksi yang akan meringankan Rizieq Shihab di dalam kasus dugaan penistaan lambang negara serta pencemaran nama baik.

"Yang sudah kami confirm itu ada lima orang. yang sudah menyatakan siap untuk menjadi saksi itu Prof Yusril Ihza Mahenda dan Mahfud MD", kata Kiagus, Jumat ( 24/2/17 ).

Saksi Saksi ahli yang juga akan bakal diajukan adalah ahli pidana, tata negara, sejarah Pancasila, Digital Forensi, Teknologi Informasi dan bahasa.

"Kesemuanya sudah siap, hanya saja, prof Yusril saja yang sudah siap untuk berbicara ke media", kata dia.

Saksi saksi yang nantinya akan diajukan untuk melakukan pembelaan Rizieq dengan mempergunakan cara menganalisa barang bukti rekaman ceramah yang telah di duga mengandung unsur penistaan Pancasila dan serta Pencemaran nama baik presiden RI pertama Soekarno.

Kuasa hukum dari Rizieq belum memastikan kapan kelima nama tersebut akan diajukan untuk dapat diperiksa oleh penyidik Polda Jawa Barat.

Dirinya juga meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak terburu buru mengajukan berkas perkara ke pengadilan sebelum melakukan pemeriksaan kepada saksi ahli yang akan di ajukan.

Dirinya optimis bahwa saksi saksi ahli yang akan diajukan akan dapat membuktikan bahwa Rizieq tidak bersalah.

"Kalau nanti hasilnya tidak terbukti, ya tidak usah dilanjutkan ke pengadilan", kata dia.

Seperti diketahui sebelumnya, Rizieq Shihab dilaporkan oleh putri dari presiden pertama Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri ke Bareskrim Polri atas dugaan melakukan pelecehan terhadap dasar negara Pancasila serta melakukan penghinaan terhadap seorang proklamator Indonesia, Soekarno.

Laporan dari Sukmawati telah terdaftar dengan nomor Lp/1077/IX/2016/Bareskrim yang mana Rizieq di duga telah melanggar pasal 154a KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 57a jo pasal 68 Undang Undang no 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia.

Sebelumnya Sukmawati Soekarnoputri juga telah menyerahkan barang bukti video yang berdurasi dua menit 15 detik tetapi Rizieq tidak terima jika video tersebut dijadikan barang bukti untuk menjeratnya.(Lensa Berita Terkini)

Ketua DPD partai Gerindra M Taufik prediksi Ahok tidak terpilih kembali menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Lensa Berita Terkini - M Taufik, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama atau Ahok agar tidak berharap banyak untuk menang di Pilkada DKI Jakarta.

Taufik menuding banyaknya kecurangan yang telah ditemukan pada saat Pilkada DKI Jakarta yang menjurus pada perbuatan dari para relawan pendukung Ahok-Djarot Saiful Hidayat.

Dirinya mengatakan dari sejumlah laporan ada terjadinya mobilisasi massa dari salah satu anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta untuk memilih pada saat Pilkada DKI Jakarta yang diadakan pada 15 Februari lalu. padahal hal itu, menurutnya, merupakan suatu tindakan yang jelas jelas melanggar aturan.

"Ahok juga tidak akan terpilih menjadi Gubernur lagi kok. Ahoh sudah pasti kalah nanti. prediksi kami ya Ahok kalah telak, itu ada banyak tersebar di youtube adanya mobilisasi dari anggota DPRD Fraksi PDI-P", ujar Taufik, Kamis ( 23/2/17).

Taufik juga menyampaikan hal itu didalam merespons perkataan Ahok di salah satu stasiun televisi pada Rabu (22/2/17). Dimana saat itu Ahok ditanyakan mengenai pendapatnya terkait dengan boikot yang dilakukan oleh empat fraksi partai politik diantaranya PKB, PPP, PKS dan Gerindra di DPRD DKI Jakarta.

Ahok saat itu menyatakan bahwa parpol yang telah menyatakan boikot tidak akan dipilih kembali pada pemilihan legistratif pada tahun 2019 mendatang. dirinya juga menyampaikan sejumlah sikap dari Ahok yang dinilainya tidak menghargai DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, dirinya merasa Ahok tidak mampu untuk menjalankan roda pemerintahan sendirian tanpa bantuan pihak DPRD.

"Memangnya kalau Ahok merasa tidak perlu DPRD. dia kan memang merasa bisa mengatur pemerintahan dengan caranya sendiri", ujar Taufik.

Empat Fraksi dari parpol yaitu PKS, PPP, PKB dan Gerindra yang ada di DPRD DKI Jakarta telah melakukan boikot rapat dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. diaman ke empat fraksi itu menuntut Kementerian Dalam Negeri segera menonaktifkan Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta karena telah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penodaan agama.(Lensa Berita Terkini)