Dahlan Iskan absen dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi mobil listrik

Lensa Berita Terkini - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi mobil listrik, Senin (6/2/17) di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Namun dirinya tidak hadir di persidangan karena alasan sakit.

Melalui pihak keluargannya, Dahlan mengirim surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan penyidik pihak Kejaksaan Agung di kantor Kejati Jatim. Surat pemberitahuan keterangan sakit itu dibawa oleh Miratul Mukminin sebagai perwakilan Keluarga.

"Selain karena adanya masalah kesehatan, Pak Dahlan juga tidak menunjuk pengacara dalam kasus ini," katanya.

Karena pada hari ini tidak datang dalam acara pemeriksaan, kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Richard Marpaung, maka pemeriksaan kepada Dahlan akan dijadwal kembali.

"Kemungkinan pekan depan kami akan jadwalkan pemeriksaan lagi ", ucapnya.

Richard juga mengatakan ada lima orang penyidik dari kejagung yang datang ke Kejati Jatim hari ini untuk memeriksa Dahlan. " karena kasus ini memang langsung ditangani Kejagung", katanya.

Di dalam kasus mobil listrik tersebut, Dahlan telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan ( Sprindik ) yang telah dikeluarkan oleh Kejagung pada 26 Januari yang lalu.

Sprindik itu terkait dengan dugaan adanya korupsi dalam pengadaan sebanyak 16 unit mobil jenis electrik mikrobus dan electrik executive bus pada PT BRI ( persero ) tbk, PT. Pertamina ( persero ) dan PT. Perusahaan Gas Negara ( PGN ). didalam kasus dugaan adanya korupsi tersebut, disebutkan negara mengalami kerugian hingga mencapai Rp.32 miliar.

Kejagung sudah menetapkan sebanyak dua orang sebagai tersangka didalam kasus dugaan korupsi ini. kedua tersangka yang telah ditetapkan Kejagung sebagai terdakwa yaitu pembuat mobil listrik Dasep Ahmadi dan Kepala Bidang Kemitraan Bina Lingkungan BUMN, Agus Suherman.(Lensa Berita Terkini)

Megawati nilai konser "Gue 2" bentuk kebhinekaan

Lensa Berita Terkini - Ketua Umum Partai PDI-P, Megawati Soekarnoputri akan menghadiri acara konser "Gue 2" yang digelar di Ex-Driving Range Golf, Senayan, Jakarta pada Sabtu ( 4/2/17).

Acara ini juga merupakan bentuk dukungan dari para artis dan budayawan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Thajaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat pada pertarungan Pilkada DKI 2017.

"Keseluruhan merupakan gagasan dan spontanitas dari para artis, budayawan dan para komposer ternama yang menjadikan konser tersebut syarat dengan tampilan kebudayaan. hal yang sangat mengembirakan bahwa selain konser tersebut sebagai dukungan sepenuhnya kepada Ahok-Djarot. maka melalui konser tersebut semua warga bersatu dalam kebhinekaan. semua bersatu untuk menampilkan Jakarta sebagai Ibukota Indonesia Raya serta Tamansarinya Indonesia," ujar Megawati.

Megawati menghadiri konser " Gue 2" tersebut ditemani oleh para elit PDI-P dan para relawan pendukung Ahok-Djarot. Sementara itu, Sekjen PDI-P, Hasto Kristiyanto menambahkan acara ini digelar untuk menyuarakan kepribadian bangsa Indonesia yakni Pancasila.

"Konser "Gue 2" ini adalah pergerakan dari rakyat yang sadar dan kemudian bangkit dan menggelorakan semangat kebhinekaan Indonesia untuk Jakarta yang bebas dari Korupsi, Jakarta yang bersih, bebas dari banjir dan Jakarta yang tampil lebih manusiawi dengan seluruh identitas kebudayaan nya", Ujar Hasto.

"Melalui konser Gue 2 inilah Silent majority akan bankit dan mengapresiasi keberhasilan dari kepemimpinan Ahok-Djarot", sambung Hasto.

Hasto juga menuturkan dengan adanya berbagai macam persoalan yang muncul dalam Pilkada selama ini setidaknya telah menjadi pembelajaran terbaik bahwa politik yang berkebudayaan harus menjadi warna dalam setiap pesta demokrasi.

"PDI-P telah banyak belajar dari Pilkada DKI dan akan terus berjuang dengan menampilkan watak politik yang membangun peradaban, megedepankan gagasan genuine dan akan berkonsentrasi pada penyelesaian masalah sistemik. saatnya Ahok-Djarot memimpin untuk kedua kalinya untuk mewujudkan Jakarta yang lebih membanggakan kita semua", Ujar Hasto.

Hasto juga menambahkan bahwa kehadiran Ketua Umum PDI-P dengan membawa semangat gotong royong adalah konsistensi bentuk dukungan kepada Ahok-Djarot.

"Kini dukungan itu semakin kuat berkat kerja kreatif seluruh artis, budayawan dan para relawan yang telah menyatu dengan partai dan rakyat," ujarnya.

Menurut rencananya, sejumlah musisi dan group band terkenal akan hadir untuk memeriahkan konser tersebut. musisi dan group band tersebut diantaranya Slank, Once, Kikan, Tompi, Sandi Sandhoro, Shanty, Krisdayanti,Dira Sugandi, Project Pop, Oppie Andaresta, Marcello Tahitoe, Gita Gutawa, Steven Jam, Ernest Prakasa, Desta, Indy Barends serta Arie Dagienkz.(Lensa Berita Terkini)

Benarkah Adanya Penyadapan Komunikasi Telepon Yang di Lakukan Terhadap SBY dengan Ma'aruf ?

Lensa Berita Terkini -Jakarta Membahas Permasalahan terkait Ahok didalam sidang lanjutan atas penistaan agama yang sebelummnya digelar pada Selasa (31/01/2017) lalu, dikabarkan bahwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok beserta tim kuasa hukumnya menyatakan bahwa pihak mereka memiliki bukti atas pembicaraan antara ketua umum KH Ma’ruf Amin yang mana diduga telah menerima telepon dari SBY per tanggal 6 Oktober 2017 silam.

Pernyataan atas Ahok beserta tim kuasa hukumnya ini pun langsungsaja  mendapat tanggapan dari Pakar Hukum Pidana yakni Prof Romli Atmasasmita yang mana dirinya mempertanyakan dari mana mereka bisa mendapatkan bukti percakapan yang dilakukan antara mantan presiden SBY dengan KetumMUI KH Ma’ruf Amin? Apabila nantinya disinyalir bukti yang didapat merupakan hasil dari penyadapan maka Ahok dan tim kuasanya bisa saja dijerat dengan UU tentang Telekomunikasi dan ITE.

Namun terkait diluar hal itu, Mantan Presiden RI ke-6 Bapak SBY yang juga sekaligus adalah Ketua Umum dari Partai demokrat ini menangggapi tentang adanya pembicaraan antara dirinya dengan Ketum MUI Ma'ruf Ami. 

Melalui Akun Resmi Twitter,Beliau memberikan tweet yang berisi bahwa ada kemungkinan pihak tertentu yang mencoba untuk memata-matai.

Didalam isi kicauannya Pak Susilo menuturkan : Bapak Ma'aruf Amin senior saya, Mohon Tetap Sabar dan juga tegar. Jikapun kita dimata-matai tentunya sasarannya jelas bukan Bapak. Kita percaya Allah Maha Adil *SBY* Tweet Beliau melalui akun resminya di @SBYudhoyono pada Sabtu /02/2017) di jam 17.00 WIB.

 Pada saat itu  pengacara Ahok, Humphrey R Djemat, bertanya kepada Ma'ruf perihal ada atau tidaknya mengenai telepon dari Pak SBY pada pukul 10.16 WIB serta ada atau tidaknya permintaan dikeluarkannya fatwa mengenai penistaan agama didalam sambungan telepon tersebut. Namun Saat itu Jawaban yang dilontarkan malah mengatakan tidak ada. Untuk itu kami akan memberikan Bukti terkait, ungkap Humphrey sewaktu di persidangan.

dan Terkait pembantahan itu, Ahok pun berencana melaporkan Ma'aruf ke pihak Polisi agar dapat diproses secara hukum dan adil, namun terakhir belakangan ini diketahui Ahok mengklarifikasikan bahwa dirinya sebenarnya tidak bermaksud untu memprose hukum Ma'Aruf dan dirinya juga meminta maaf kepada Ma'aruf. Ahok mengatakan dirinya mendapatkan informasi perihal komunikasi antara Pak SBY dengan Ma'aruf lewat Pemberitaan Daring.

Terkait diluar hal itu, Pihak SBY sendir juga menggelar jumpa pers, Dan dirinya bermaksud agar pihak Presiden Joko Widodo mengklarifikasikan isu dari Penyadapan tersebut. dengan dimintai penjelasan juga oleh pihak Kapolri serta BIN. Menanggapi respon itu Presiden Jokowi sontak memberikan pernyataan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari urusannya karena hal itu merupakan bagian dari isu pengadilan.Polri serta BIn juga telah memastikan tidak adanya unsur penyadapan dari mereka kepada SBY.

Prasetio " Ahok seperti pengantin Betawi saja" di kepulauan Seribu

Lensa Berita Terkini - Prasetio Edi Marsudi , Ketua Tim Pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta no urut dua Basuki Thajaja Purnama atau Ahok- Djarot Saiful Hidayat, menilai warga Kepulauan Seribu masih sangat menginginkan Ahok menang didalam Pilkada dan menjadi Gubernur DKI Jakarta. hal itu, menurutnya terlihat dari tingginya survei elektabilitas Ahok- Djarot di Kepulauan Seribu menurut survei Charta Politika.

Sebelumnya dari hasil survei Charta Politika menyatakan, Ahok-Djarot dipilih oleh 50 persen responden dari hasil survei yang dilakukan oleh Charta Politika di Kepulauan Seribu. Prasetio menjelaskan, hasil survey itu sangat bertolak belakang dengan kabar yang menyebutkan warga di Kepulauan Seribu tidak akan mendukung Ahok pada Pilkada DKI karena kasus dugaan penodaan agama.

Begitu pula pada hari Senin yang lalu saat Ahok datang ke Kepulauan Seribu. Prasetio mengatakan, sambutan yang dinilai begitu meriah memperlihatkan Ahok sangat diterima di Kepulauan Seribu.

"Kan kemarin lihat sendiri beliau datang kesana apa yang dikatakan didalam kasus penistaan agama bahwa warga Kepulauan Seribu tidak terima. kan datang kesana ( Ahok ) kayak penganten Betawi, jadi sangat bertolak belakang ( dengan isu yang banyak beredar )", ujar Prasetio di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis ( 2/2/17).

Saat dirilis hasil survey di kantor Charta Politika, Kebanyoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu ( 1/2/17), Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyatakan Ahok-Djarot dipilih oleh 50 persen responden di Kepulauan Seribu.

Sementara itu, Pasangan dari no urut satu, Agus - Sylvi mendapatkan 10 persen responden di Kepulauan Seribu, sementara no urut tiga Anies-Sandi dipilih oleh 30 persen. sisanya 10 persen responden tidak menjawab.

"Data ini agak menarik karena sebetulnya di situlah lokasi kasus Al-Maidah terjadi. saya tidak berani berspekulasi apa yang menjelaskan hal itu. tetapi ada korelasi terbalik antara kejadian yang terjadi di kepulauan Seribu yang sekarang sedang disidangkan", ujar Yunarto.

"Survei Charta Politika itu dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 767 responden di enam wilayah di Jakarta. metode penelitian yang diterapkan yakni Multistage Random Sampling dengan Margin of Error lebih kurang 3,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. survei yang dilakukan ini sepenuhnya dibiayai menggunakan dana Internal Charta Politika.(Lensa Berita Terkini)